Pages

Saturday, November 24, 2018

Kemendagri: Antisipasi Kerawanan dan Naiknya Suhu Politik Pemilu 2019

JAKARTA, iNews.id – Hari pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) pada 17 April 2019 sekarang tinggal lima bulan lagi. Sejumlah pihak, baik penyelenggara pemilu, pemerintah, dan jajaran keamanan seperti TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan stakeholder lainnya berkewajiban menjaga iklim politik tetap kondusif menjelang pesta demokrasi tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar Baharuddin mengatakan, potensi kerawanan bisa saja muncul sewaktu-waktu, dan suhu politik dapat meningkat secara tak terduga pada setiap tahapan atau jelang berakhirnya rangkaian tahapan pemilu. Penyebab munculnya kerawanan yang harus diwaspadai dan diantisipasi bersama antara lain ujaran kebencian, hoaks, fitnah, kampanye hitam (black campaign), dan politisasi isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan).

Dia menuturkan, sejumlah lembaga sebenarnya sudah melakukan antisipasi terhadap potensi kerawan tersebut, terutama lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Tak terkecuali, organisasi-organisasi nonpemerintah, kampus perguruan tinggi, serta aktivis atau pegiat pemilu, juga ikut ambil peran dalam mengantisipasi kerawanan itu.

Bahtiar mengatakan, Bawaslu beberapa waktu lalu telah mengeluarkan indeks kerawanan pemilu (IKP). Karena itu, aparat TNI, BIN, Polri, dan Kemendagri (sebagai regulator pemilu) patut mengantisipasi potensi kerawanan di setiap tahapan Pemilu Serentak 2019.

“Misalnya, sejak awal Kemendagri selalu mengingatkan terkait regulasi. Karena regulasi pun menjadi salah satu potensi kerawanan atau sumber konflik jika aturan teknisnya tidak terang atau tidak jelas dan bisa menimbulkan multitafsir di lapangan, termasuk perdebatan publik yang tidak substantif,” ungkap Bahtiar melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (24/11/2018).

Menurut dia, sering kali terdapat ketidaksamaan pemahaman antara penyelenggara dan peserta pemilu ketika regulasi diimplementasikan secara teknis di lapangan. Hal itu bisa memicu konflik, sehingga setiap penyusunan aturan teknis penyelenggaran, baik dalam bentuk Peraturan KPU, Peraturan Bawaslu, dan Peraturan DKPP, selalu dikonsultasikan dengan DPR dan pemerintah sebagai regulator.

Pemerintah, dalam hal ini Kemendagri, selalu mengingatkan agar penyelenggara tidak membuat penafsiran aturan di luar undang-undang yang justru bisa kontraproduktif, menyita konsentrasi waktu, tenaga, dan pikiran untuk fokus menyiapkan segala hal menuju 17 April 2019.

“Maka dari itu, dalam setiap forum apa pun, Bapak Mendagri Tjahjo Kumolo selalu mengingatkan yang namanya ‘racun demokrasi’ sudah pasti dapat merusak peradaban demokrasi. Racun demokrasi itu adalah politisasi SARA, politik uang, black campaign, fitnah, ujaran kebencian, dan hoaks atau berita bohong,” ucap Bahtiar.

Dia pun mengimbau seluruh pihak, baik kontestan maupun masyarakat, ketika melihat ada gelagat perkembangan yang negatif, harus segera sama-sama menyatukan kekuatan untuk mendinginkan suasana publik. Jangan sampai suhu politik yang panas itu menjadi semakin memanas.

Selain itu, Bahtiar juga menyampaikan, integritas dan profesionalisme penyelenggara pemilu penting untuk dijaga sebagai bagian dari antisipasi kerawanan dari pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Ada kira-kira 8 juta penyelenggara pemilu di seluruh Tanah Air. Mulai dari KPU, KPUD Provinsi, KPUD kabupaten kota, PPK (panitia pemilihan kecamatan), hingga KPPS (kelompok panitia pemungutan suara). Ada juga jajaran Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota, panwas kecamatan, panwas pemilihan desa kelurahanan sampai pengawas TPS, termasuk panitia pemilihan luar negeri dan seterusnya yang akan mengelola dan mengurusi pelaksanaan teknis pemilu nantinya di 868.608 TPS.

“Dengan terjaganya integritas dan profesionalisme  jajaran penyelenggara pemilu maka akan mampu mencegah konflik dan mendapatkan respons positif dari semua pihak, baik peserta pemilu maupun  masyarakat,” ucap Bahtiar.

Editor : Ahmad Islamy Jamil

Let's block ads! (Why?)

from iNews.id | Inspiring & Informative kalo berita nya gak lengkap buka link disamping https://ift.tt/2P0XbfJ

No comments:

Post a Comment