JAKARTA, iNews.id – Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno belum lama ini menawarkan solusi pembangunan infrastruktur tanpa utang. Salah satunya dengan menggunakan model public private partnership alias kemitraan antara pemerintah dan swasta.
Menurut Sandi, dengan menggunakan skema tersebut, pembangunan infrastruktur tidak perlu lagi membebani APBN yang pada ujungnya hanya membuat negara berutang. Sandi pun mencontohkan proyek pembangunan Tol Cikopo–Palimanan (Cipali) yang dibangun dengan model public private partnership.
Namun, solusi yang ditawarkan Sandi tersebut mendapat kritik dari Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi–Ma’ruf, Tb Ace Hasan Syadzily. Menurut dia, Sandi dan tim suksesnya seakan kembali memutar cerita klise.
“Konsep yang mereka (Sandi dan timnya) janjikan sudah dilakukan dan dibuktikan Jokowi. Pelibatan swasta dalam skema public private partnership sudah lama dilakukan dalam proyek infrastruktur,” klaim Ace melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (4/1/2019).
Menurut dia, Sandi dan timnya juga keliru dalam memahami peran BUMN sebagai agen pembangunan. BUMN, kata Ace, harus terlibat karena swasta hanya mau proyek tol yang layak secara finansial. Sementara mayoritas tol tidak layak secara keuangan, tetapi sangat layak secara ekonomi.
“Selain itu, swasta juga hanya mau mengerjakan proyek-proyek dengan risiko rendah. Sementara mayoritas tol Trans Jawa memiliki risiko yang tinggi, termasuk tantangan terkait pembebasan lahan,” ucapnya.
BACA JUGA: Janji Ubah Kebiasaan Lama Pemerintah, Sandi: Setop Utang dan Impor!
Ace menuturkan, jika pemerintah harus menunggu swasta terlibat, mewujudkan Trans Jawa akan perlu waktu lama, bahkan pada Tahun 2030 pun proyek pembangunan jalan bebas hambatan itu belum akan selesai jika kita menggunakan kecepatan realisasi pertumbuhan jalan tol hingga 2015. Padahal, Indonesia harus mengejar ketertinggalan. Jika bergantung swasta, Tol Sumatera tidak akan pernah terwujud. Karena hanya dengan strategi itu, kita bisa memperbaiki efisiensi logistik dengan cepat, mengejar negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand.
“Setelah jalan tol terbangun, barulah BUMN kemudian mengundang investor swasta, di mana mereka bisa masuk melalui divestasi aset atau sekuritisasi aset,” ujarnya.
Menurut Ace, timses Prabowo juga tidak memiliki basis data yang kuat. Sebab, proyek jalan tol Trans Jawa dulu semuanya dipegang swasta, tetapi selanjutnya mangkrak. Itu karena mayoritas swasta hanya berperan jadi calo lisensi saja. Lalu di era Jokowi, BUMN diperintahkan men-take over untuk memastikan tol terwujud.
“Ini yang menyedihkan. Karena tidak semua kisah calo lisensi berakhir sedih. Calo yang dapat lisensi tol Cipali berhasil menggaet investor Malaysia. Setelah tol terwujud, si calo pun menjual sahamnya ke swasta. Jadi yang ingin bangun tol ternyata bermodal lisensi tanpa keinginan untuk mewujudkannya. Baru jalan setelah Pak Jokowi turun tangan,” klaim Ace lagi.
Editor : Ahmad Islamy Jamil
from iNews.id | Inspiring & Informative kalo berita nya gak lengkap buka link disamping http://bit.ly/2Tpwp3d
No comments:
Post a Comment