JAKARTA, iNews.id - Gubernur Papua Lukas Enembe meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menarik semua pasukan atau personel TNI dan Polri dari Kabupaten Nduga. Permintaan yang sama juga disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Yunus Wonda (YW) serta para pimpinan Fraksi DPR Provinsi Papua, Kamis (20/12/2018).
Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi menilai, seruan tersebut menunjukkan gubernur dan ketua DPR Papua serta pihak-pihak tidak memahami tugas, pokok dan fungsi (tupoksi)nya sebaga pemimpin, pejabat dan wakil rakyat. Gubernur, menurut dia, merupakan wakil dan perpanjangan tangan pemerintah pusat dan Negara Republik Indonesia (RI) di daerah.
"Gubernur berkewajiban menjamin segala program nasional harus sukses dan berjalan dengan lancar di wilayahnya. Bukan sebaliknya malah Gubernur bersikap menentang kebijakan Nasional," katanya dalam keterangan yang diterima iNews.id, Jumat (21/12/2018).
BACA JUGA: Gubernur Papua Minta Presiden Tarik Personel TNI dan Polri dari Nduga
Kehadiran TNI-Polri di Nduga termasuk di daerah lain di seluruh wilayah NKRI, menurut Aidi, untuk mengemban tugas negara. Tujuannya, adalah untuk melindungi segenap rakyat dan seluruh tumpah dara Indonesia.
"Kok gubernur dan ketua DPR malah melarang kami bertugas, sedangkan para gerombolan separatis yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran hukum dengan membantai rakyat, mengangkat senjata untuk melawan kedaulatan negara malah didukung dan dilindungi," ujarnya.
Hingga saat ini, Aidi menjelaskan, masih ada empat korban pembantaian Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata(KKSB) yang belum diketahui nasibnya dan entah dimana rimbahnya. Dia pun mempertanyakan perasaan gubernur, ketua DPR, para Ketua Fraksi-Fraksi DPR, pemerhati HAM dan pihak-pihak yang berkepentingan.
"Apakah Saudara-Saudari semua dapat memahami bagaimana perasaan duka keluarga korban yang setiap saat menanyakan kepada TNI-Polri tentang nasib keluarganya yang masih hilang?" kata Aidi.
"Apalagi kalau mereka mendengar bahwa TNI-Polri telah menghentikan pencarian karena perintah gubernur dan DPR? Di mana hati nurani saudara-Saudari sebagai manusia sama-sama ciptaan Tuhan, apalagi sebagai pemimpin? Bagaimana kalau hal tersebut terjadi pada Anda?" katanya lagi.
Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menarik semua pasukan atau personel TNI dan Polri dari Kabupaten Nduga. Dasar permintaan itu karena saat ini sudah menjelang Natal dan Tahun Baru 2019.
"Saya sebagai gubernur Papua meminta kepada Presiden Jokowi untuk menarik semua pasukan yang ada di Nduga karena masyarakat mau merayakan Natal," katanya usai rapat Paripurna V di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Kamis (20/12/2018).
Permintaan tersebut, menurut dia, juga telah mendapat restu dari pimpinan dan anggota DPRP, MRP, tokoh gereja, adat, aktivis HAM, Pemkab dan masyarakat Nduga.
"Kehadiran personel TNI dan Polri di Nduga kurang tepat dengan waktu perayaan Natal yang sudah dekat sehingga ada baiknya ditarik dari Kabupaten Nduga. Masyarakat mau merayakan Natal. Ini momen Natal, tidak boleh ada TNI dan Polri di sana (Nduga)," ujar Enembe.
Editor : Djibril Muhammad
from iNews.id | Inspiring & Informative kalo berita nya gak lengkap buka link disamping http://bit.ly/2SctCdt
No comments:
Post a Comment