JAKARTA, iNews.id - Ombudsman RI menilai, polemik impor beras yang terjadi dalam pemerintah sudah mengarah pada situasi yang kontraproduktif.
"Kondisi ini menjadi pertanda bahwa sesungguhnya kebijakan perberasan belum terintegrasi dari hulu sampai hilir," kata Anggota Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih melalui keterangan tertulis, Minggu (23/9/2018).
Dia menilai, banyak masalah dalam kebijakan perberasan nasional. Impor beras disebut hanya salah satu masalah yang terlihat. Padahal, ada beberapa kebijakan lain yang bermasalah seperti bantuan pangan nontunai yang menyusahkan Bulog.
BACA JUGA:
Istana Ikut Angkat Bicara soal Polemik Impor Beras
Polemik Impor Beras, Mendag: Jangan Dibenturkan Terus
Alamsyah menambahkan, polemik para menteri soal impor beras disebabkan oleh lemahnya dasar pengambilan keputusan untuk impor atau tidak impor dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas). Situasi ini semakin diperburuk dengan inkonsistensi sebagian pejabat terkait terhadap keputusan rakortas.
Terkait hal itu, Ombudsman RI memberikan tujuh usulan kepada Presiden Joko Widodo:
1. Tetapkan dan publikasikan segera hasil perbaikan perhitungan data produksi nasional oleh BPS (Kerangka Sampling Area).
2. Lakukan audit posisi stok beras di Perum Bulog dan hitung perkiraan stok beras di penggilingan (supervisi metode oleh BPS).
3. Tetapkan neraca beras nasional sebagai dasar pengambilan keputusan impor.
4. Perbaiki kebijakan pengadaan dan distribusi beras Perum Bulog: jangan hanya memaksakan serap beras petani tanpa kejelasan skema distribusi dan disposal stock policy.
5. Terapkan skema dan prosedur baku untuk pengambilan keputusan impor/tidak impor dalam Rakortas.
6. Pastikan semua informasi dan data dapat diakses secara baik oleh publik.
7. Tegur Menteri dan Pejabat terkait yang bermuka dua (dalam rakortas setuju, di luar menentang) agar tak merusak kepercayaan publik.
Editor : Rahmat Fiansyah
from iNews.id | Inspiring & Informative kalo berita nya gak lengkap buka link disamping https://ift.tt/2OO2YpL
No comments:
Post a Comment