Demokrat Merapat ke Jokowi-Ma'ruf, Ini Sikap PDI Perjuangan

JAKARTA, iNews.id - Partai Demokrat memutuskan merapat ke koalisi pemenang Pilpres 2019 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Keputusan tersebut hanya tinggal disampaikan secara resmi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira menyebut langkah Demokrat tersebut mencerminkan marwah partai berlambang mercy tersebut memang sejak awal lebih dekat dengan pasangan Jokowi-Ma'ruf.

"Namun, seharusnya ini sudah dilakukan sebelum Pilpres. Sudah sangat terlambat apabila baru sekarang diekspresikan," ujar Andreas saat dikonfirmasi, Selasa (13/8/2019).

BACA JUGA:

Putuskan Gabung Koalisi Jokowi, Demokrat Diminta Tak Main Dua Kaki

Niat Demokrat Gabung Pemerintah Bisa Terganjal Restu Megawati

Demokrat Putuskan Masuk Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin

Anggota Komisi I DPR ini menuturkan, sikap Demokrat tersebut juga dapat diartikan sebagai mengharapkan power sharing kabinet pada pemerintahan ke depan. "Tentu (pernyataan bergabungnya Demokrat) dengan harapan ada power sharing dalam kabinet nanti," kata Andreas.

Dia menambahkan, Presiden Jokowi akan melihat dengan jeli kemungkinan yang mengalir kepada Jokowi-Ma'ruf usai penetapan pemenang Pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Tentu presiden Jokowi akan lebih jeli melihat kemungkinan-kemungkinan dukungan yang mengalir pasca kemenangan dan mengelola dukungan-dukungan tersebut sehingga pemerintahan lima tahun kedepan tetap efektif," tuturnya.

Partai Demokrat memutuskan masuk dalam Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Demokrat akan memberikan kontribusi aktif membantu pemerintahan periode kedua Jokowi dalam menghadapi tantangan ke depan.

Ketua Divisi Komunikasi dan Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaen mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah berkabung 40 hari meninggalnya Ani Yudhoyono.

"Jadi kalau ditanya ke mana arah politik Demokrat, ya memperkuat Pemerintahan Jokowi. Namun sikap tersebut kita kembalikan pada Pak Jokowi karena Pak Jokowi pemegang haknya, beliau lah yang diamanatkan oleh konstitusi sebagai pemegang hak prerogatif," ujar Ferdinand, di Jakarta, Senin (12/8/2019).

Editor : Djibril Muhammad

Let's block ads! (Why?)

from iNews.id | Inspiring & Informative kalo berita nya gak lengkap buka link disamping https://ift.tt/2ZYHufd