Edy Rahmayadi Mundur dari Ketum PSSI, Pemerintah Tak Intervensi

JAKARTA, iNews.id - Edy Rahmayadi memutuskan untuk mundur dari jabatan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) ketika memberi sambutan pada kongres tahunan PSSI di Nusa Dua, Bali, Minggu (20/1/2019). Meski spekulasi menggema, pihak pemerintah menegaskan tak ikut campur atas hal itu.

Keputusan Edy memang cukup mengejutkan, mengingat pria yang juga menjabat Gubernur Sumatera Utara itu sempat bersikukuh akan menyelesaikan masa baktinya hingga 2020. Beredar kabar intervensi pemerintah menjadi salah satu alasannya mundur.

Namun, Kepala Bagian Hukum pada Biro Humas dan Hukum Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga Yusuf Suparman membantah anggapan tersebut. Dia menegaskan tidak ada masalah mengenai rangkap jabatan sesuai dengan Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) No.3 Tahun 2005.

“Itu hak beliau mengundurkan diri dan hak mengundurkan diri ini tidak ada desakan maupun intervensi. Ruang itu (rangkap jabatan) tidak dilarang, yang dilarang itu menjadi pengurus KON, KON Provinsi dan KON Kabupaten/Kota,” ujarnya ketika menjadi narasumber acara Intermezzo, Senin (21/1/2019) di Gedung iNews.

Dia juga menegaskan pihaknya dan pemerintah amat menghormati keputusan yang diambil oleh mantan Pangkostrad tersebut. Menurutnya, fenomena rangkap jabatan sebagai pengurus cabang olahraga (cabor) dan pemangku kepentingan di pemerintahan juga terjadi di beberapa cabor lain.

“Sekali lagi memang dalam hal ini sepenuhnya menghormati keputusan beliau. Tidak ada desakan dari kami ataupun pemerintah,” tutur Yusuf. Dia menilai bahwa keputusan Edy tersebut lebih kepada tanggung jawabnya melihat prestasi tim nasional Indonesia yang kurang baik.

Menurut Yusuf, keberhasilan tim senior sebuah negara menjadi representasi kesuksesan induk sepak bola di belahan negara mana pun. Mundurnya Edy, membuat Wakil Ketua Umum Joko Driyono menjadi Plt Ketum PSSI.

Yusuf berharap perubahan ini bisa meningkatkan kualitas sepak bola nasional, mengingat pria yang akrab disapa Jokdri itu turut andil dalam pembentukan akselerasi dan intruksi Presiden (inpres) untuk percepatan pembangunan sepak bola.

“Pemerintah tahun 2018 membuat kebijakan akselerasi dan instruksi Presiden untuk percepatan pembangunan sepak bola. Berbicara tentang talent scouting, pelatihan wasit, kompetisi berjenjang, pembenahan tata kelola organisasi, penyertaan infrastruktur bertaraf internasional dan pendanaan, yang entah didukung oleh APBN atau dimungkinkan sponsorship maupun sumber lain,” katanya.

Editor : Haryo Jati Waseso

Let's block ads! (Why?)

from iNews.id | Inspiring & Informative kalo berita nya gak lengkap buka link disamping http://bit.ly/2RU8jk3