SIMALUNGUN, iNews.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun, Sumatera Utara memastikan 2.000 lebih tenaga honorer atau kontrak yang bertugas di sekretariat daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) akan diberhentikan pada 2019. Alasannya, pemkab tidak mampu lagi membayar gaji mereka.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkab Simalungun, Sarimuda Purba mengatakan, usulan pemberhentian tenaga honorer sudah disampaikan di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.
Menurut dia, pemberhentian ribuan pegawai tersebut akan menghemat anggaran pembangunan daerah sekitar Rp30 miliar.
“Pemkab Simalungun tidak mampu lagi membayar gaji tenaga honorer karena keterbatasan anggaran sehingga mereka terpaksa diberhentikan,” ujar Sarimuda, kemarin.
Sarimuda mengungkapkan, pemkab juga melakukan pengurangan anggaran di seluruh OPD karena sangat minim anggaran pembangunan daerah yang di alokasikan di APBD TA 2019. “Selain pengurangan tenaga pegawai, anggaran OPD juga dikurangi,” ujarnya.
Berdasarkan data yang diperoleh, tenaga honorer yang akan diberhentikan sebanyak 965 orang bertugas di Dinas Kesehatan, terdiri atas bidan dan perawat. Kemudian 560 orang di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagian besar petugas jaga pintu air, Dinas Perhubungan 230 orang, Satuan Polisi Pamong Praja 300 orang, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB sebanyak 280 orang yang merupakan pe nyu luh KB dan di sekretariat daerah sekitar 200 orang.
Sekretaris Forum Guru Honor (FGH) Kabupaten Simalungun Beni Purba menyesalkan kebijakan tersebut tanpa ada musyawarah terlebih dahulu. Apalagi, gaji para guru selama beberapa bulan tidak diterima secara utuh alias dipotong.
“Pemberhentian tenaga honorer apalagi jika ada guru akan menambah penderitaan kami. Sudah gaji dikurangi diberhentikan pula. Jelas kami sangat menyesal,” ujar Beni.
Anggota DPRD Simalungun Binton Tindaon berharap pemkab tidak terburu-buru membuat kebijakan pemecatan tenaga honor sebelum melakukan musyawarah.
“Sebaiknya jangan terburu-buru membuat kebijakan memberhentikan tenaga honorer. Gaji mereka sudah di potong tiba-tiba di pecat lagi. Artinya jangan langsung main pecat,” ucap Binton.
Sehari sebelumnya ratusan tenaga honorer melakukan unjuk rasa ke Gedung Pemkab Simalungun. Mereka memprotes karena sejak Juli hingga September menerima gaji hanya Rp1 juta dari seharusnya Rp2 juta. Mereka menduga pemotongan ini terindikasi korupsi.
Anggota DPRD Simalungun Dadang Pramono mengatakan, seharusnya gaji tenaga honorer dibayarkan tetap Rp2 juta sebab pengajuan P-APBD telah ditolak sehingga tidak ada dasar gaji honor dipangkas.
“Tidak ada dasar Pemkab Simalungun memangkas gaji tenaga honorer karena P-APBD ditolak, jadi gajinya tetap mengacu pada APBD induk,” kata Dadang. (Ricky Hutapea)
Editor : Rahmat Fiansyah
from iNews.id | Inspiring & Informative kalo berita nya gak lengkap buka link disamping https://ift.tt/2FlNtFa
No comments:
Post a Comment