Meski Populis, Kebijakan Energi Jokowi Berpihak ke Rakyat

JAKARTA, iNews.id – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai berpihak pada rakyat dalam mengelola kebijakan energi nasional. Meski terkesan populis, namun arah kebijakannya demi kemasalahatan banyak orang.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, keberpihakan itu bisa dicontohkan dalam penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Premium, elpiji dan tarif listrik. Pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga energi itu hingga di 2019 mendatang.

“Terkesan populis tapi semunya demi kepentingan rakyat banyak. Jadi saya pikir pemerintah sudah cukup bagus,” kata Mamit, Kamis (29/8/2018).

Meski begitu, Mamit menambahkan, ada konsekuensi logis yang harus diperhatikan pemerintah untuk ke depannya. Pasalnya, pemerintah menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mendistribusikan energi ke masyarakat sehingga akan menjadi beban jika bahan baku energi di pasar naik.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu membuat pola kebijakan yang tak melulu membebani perusahaan pelat merah. Beruntung, hal itu telah dilakukan Jokowi dengan memberi kompensasi kepada PT Pertamina (Persero).

Meski merugi di sektor hilir atau dalam penyaluran BBM, pemerintah memberi keleluasan kepada Pertamina dalam menggarap proyek sektor hulu minyak dan gas bumi (migas). “Pemerintah juga memberi kompensasi kepada Pertamina di hulu. Bukan berarti beban diserahkan sepenuhnya ke Pertamina,” ujar Mamit.

Vice President Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardijito mengatakan, sebagai BUMN, perusahaannya memang berkewajiban melaksanakan penugasan yang diberikan pemerintah, baik di sisi hulu maupun hilir. Di sisi hulu misalnya dalam hal pengelolaan blok terminasi. “Yang terkini adalah Blok Mahakam dan Blok Rokan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan Kementerian ESDM Harya Adityawarman mengatakan, setidaknya ada tujuh kebijakan strategis di sektor energi yang membawa perubahan cukup besar, yakni reformasi hulu migrasi kontrak gross split, peningkatan ketahanan migas nasional, BBM satu harga, melistriki wilayah Indonesia, pengembangan energi terbarukan, penyelesaian perundingan Freeport dan memangkas 188 perizininan.

Untuk mengurangi penggunaan energi fosil, pemerintah banyak mengembangkan energi baru terbarukan, biodiesel, dan penggunaan listrik sebagai pengganti BBM untuk kendaraan.

Di sisi hilir antara lain melaksanakan penugasan penjualan BBM Satu Harga di seluruh wilayah, menyalurkan BBM jenis tertentu dan penyaluran penugasan yakni premiun serta elpiji 3 kg.

Editor : Ranto Rajagukguk

Let's block ads! (Why?)

from iNews.id | Inspiring & Informative kalo berita nya gak lengkap buka link disamping https://ift.tt/2PR8A3s