JAKARTA, iNews.id - Pemerintah meminta agar kebijakan penggunaan biodiesel 20 (B20) bisa diterapkan dengan baik. Namun, ada sejumlah alat transportasi yang menolak menggunakan B20 seperti TNI, PLN, dan Freeport sehingga pemerintah meminta audit.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, TNI sepakat untuk menggunakan B20 untuk kendaraan pengangkut orang dan barang. Namun, masih meminta waktu untuk peralatan tempur.
"TNI memang meminta supaya angkutan orang, barang menggunakan B20, tapi kalau angkutan militernya mereka meminta waktu dua bulan dari sekarang," kata dia di kantornya, Jakarta, Jumat (31/8/2018).
BACA JUGA:
B20 dan Ekspor Batu Bara Jadi Obat Paling Cepat Perkuat Rupiah
Ada B20, Pemerintah Minta Tak Ada Lagi Solar Murni di Pasaran
Selain TNI, PT PLN (Persero) juga keberatan menggunakan B20 untuk pembangkit listrik dengan turbin aerodinamis karena tidak menggunakan solar melainkan gas.
"Walaupun idealnya turbin macam ini gas bukan solar, kita bilang boleh masukan (B20). Pemeriksaan sudah ada belum? Sudah. Siapa? BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi), baik, serahkan auditnya," kata Menko.
Pria kelahiran Tapanuli, Sumatera Utara itu menyebut, PT Freeport Indonesia juga menolak menggunakan B20 dengan alasan ketinggian.
"Katanya bisa menyebabkan beku CPO-nya. Kita bilang audit, kalau audit tidak mendukung, ya tidak bisa," katanya.
Menko juga menyindir adanya keluhan dari para pengusaha truk soal mandatori B20 yang disebut menyebabkan mesin rusak. Dia mengaku heran karena kebijakan tersebut sudah dilakukan sejak 2016.
"Yang kita ingatkan dari awal begitu B20 mau dipakai, gantilah filter dan tangkinya. Karena CPO itu seperti sabun," ucapnya.
Editor : Rahmat Fiansyah
from iNews.id | Inspiring & Informative kalo berita nya gak lengkap buka link disamping https://ift.tt/2N5aQFD
No comments:
Post a Comment