JAKARTA, iNews.id - Polarisasi pada Pemilu serentak 2019 diprediksi masih terjadi di tengah masyarakat. Suasana politik seperti ini diduga karena pertarungan pemilihan presiden (Pilpres) 2014 dan juga Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 silam.
"(iklim politik saat ini) masyarakat yang hyper sensitive, growing distrust karena residu pemilu 2014 dan pilkada (DKI) 2017," kata Firmanzah, dalam diskusi bertajuk 'Menuju Pemilu Bermutu', di Sarinah, Jakarta, Sabtu (5/1/2019).
BACA JUGA: Pengamat: Hoaks 7 Kontainer Surat Suara untuk Mendegradasi Pemilu
Rektor Universitas Paramadina ini mengatakan, polarisasi dalam kehidupan berpolitik ini sangat membahayakan. Hal tersebut bisa menciptakan pola pikir atau tingkah laku dari masyarakat yang sensitif hingga menimbulkan rasa ketidakpercayaan.
Imbasnya, Firmansyah menambahkan, keadaan ini akan berpengaruh pada hasil pemilu. Yakni, calon kepala daerah atau calon kepala negara akan membawa aspek basis suaranya dalam birokrasi kepemimpinannya.
Terkait hal itu, dia meminta untuk menghilangkan pola pikir semacam ini. "Siapa pun yang terpilih, singkirkan mind set elektoral. Mana pendukung saya, mana bukan. Ketika ini dijalankan tidak akan bisa lepas dari perspektif pemilu," ujarnya.
Firman pun mencontohkan perspektif pemilu di tingkat teknokrat. Salah satu contohnya adalah sang pemenang pemilu masih melakukan budaya rotasi jabatan yang diisi dengan para penyokong suara semasa kontestasi.
"Memang ada beberapa jabatan politik. Tapi siapa pun yang menang harus independen. Siapa pun terpilih ketika memimpin berdasarkan perspektif pemilu harus berhenti," katanya menegaskan.
Turut hadir selain Firmanzah, wakil sekretaris jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat Didi Iriawadi Syamsuddin, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2012-2017 Sigit Pamungkas.
Editor : Djibril Muhammad
from iNews.id | Inspiring & Informative kalo berita nya gak lengkap buka link disamping http://bit.ly/2CQA84q
No comments:
Post a Comment