NEW YORK, iNews.id - Majelis Umum PBB, Senin (17/12/2018) mengadopsi resolusi baru yang mengecam pelanggaran HAM di Korea Utara. Pelanggaran dilakukan secara sistematik, luas, dan menggunakan praktik kotor.
Resolusi tak terikat ini lolos melalui konsensus tanpa pemilihan. Majelis Umum merekomendasikan upaya diplomatik untuk mengakhiri krisis di Semenanjung Korea.
"Sangat prihatin dengan situasi HAM yang berat, budaya kekebalan hukum yang meluas, dan kurangnya akuntabilitas dalam penyelidikan pelanggaran HAM di Republik Demokratik Rakyat Korea," bunyi pernyataan, dikutip dari AFP, Selasa (18/12/2018).
PBB juga mengecam penyiksaan serta penahanan yang tidak manusiawi dan sewenang-wenang, pemerkosaan, eksekusi, serta keberadaan sistem penjara politik yang ekstensif.
Sementara itu, Dubes Korut di PBB mengecam AS yang mengatur pertemuan Dewan Keamanan (SK) tentang situasi HAM di negaranya.
Pada awal Desember, sebenarnya AS menyerah mengusulkan pertemuan yang diadakan setiap tahun sejak 2014, karena tidak yakin akan mendapat dukungan dari para sekutu. Namun AS berharap mengadakan pertemuan pada Januari dengan bergabungnya anggota DK non-permanen baru yang bisa lebih menguntungkan dalam menggalang dukungan.
"Dewan Keamanan PBB bukan tempat untuk berdiskusi tentang masalah HAM atau platform di mana isu HAM dipolitisasi untuk memicu konfrontasi," kata Dubes Korut, dalam pernyataan.
"Dewan Keamanan PBB tidak boleh disalahgunakan sebagai platform di mana sikap rendah tangan AS dan praktik sewenang-wenang bisa berlaku, dan harus tetap setia pada misi dan tugasnya sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB," katanya.
Editor : Anton Suhartono
from iNews.id | Inspiring & Informative kalo berita nya gak lengkap buka link disamping https://ift.tt/2S20vJS
No comments:
Post a Comment