JAKARTA, iNews.id - Pemerintah akan meningkatkan angka alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa pada 2019. Peningkatan alokasi dana, diharapkan dapat diserap dan digunakan dengan baik untuk masyarakat.
"Di tahun 2019 pemerintah pusat bakal mengalokasikan dana transfer ke daerah dan dana desa yang lebih besar yaitu mencapai Rp 826,8 triliun, meningkat dari tahun ini yang hanya Rp763,6 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan Keynote Speech Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Senin (10/12/2018).
Secara lebih rinci, ia menjelaskan, dari total Rp826,8 triliun, sebanyak Rp756,8 triliun merupakan transfer ke daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan yang lainnya. Sementara, sisanya atau sebesar Rp70 triliun merupakan dana desa.
Meski akan terjadi peningkatan alokasi dana ke daerah, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyayangkan masih banyak terjadi tindak korupsi di dalamnya. "Contoh, ada proyek yang seharusnya dibangun dengan anggaran tersedia yaitu Rp20 miliar, tapi ternyata hanya dialokasikan Rp16 miliar," kata Sri Mulyani.
Kemudian ia juga mengatakan, saat ini alokasi DAU untuk pembangunan infrastruktur di daerah, yang ditargetkan mencapai angka 25 persen masih belum tercapai. Menurut dia, hal ini diakbatkan karena masih adanya tindak korupsi dalam instansi yang terkait.
"Sebagian besar habis untuk gaji. Belanja daerah saat ini berupa belanja pegawai sebesar 36 persen. Itu sudah bagus, dulu sampai 60 persen. Barang dan jasa 23 persen, modal hanya 19 persen. Jadi pembangunan infrastruktur yang seharusnya 25 persen tidak tercapai di daerah," tutur Sri Mulyani.
Menurut dia, hal tersebut yang kemudian banyak membuat aparatur negara harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski sudah banyak pelaku tindak korupsi yang ditangkap, masih banyak pihak yang belum jera.
Menurut catatatnnya, saat ini sudah ada 111 kepala daerah ditangkap oleh KPK. "Kalau 10 ya mereka sial saja. 111? Tetep mereka sial juga? Itu sudah mati nuraninya," kata Sri Mulyani.
Karena itu, Sri Mulyani menekankan kepada semua pemda, untuk tidak mengambil hak masyarakat. "Jangan menghisap, jangan mengambil, dan jangan mengurangi hak masyarakat. Itu seperti anda, memakan telur anda sendiri," kata Sri Mulyani.
Editor : Ranto Rajagukguk
from iNews.id | Inspiring & Informative kalo berita nya gak lengkap buka link disamping https://ift.tt/2EoLsGG
No comments:
Post a Comment