Wow, Pendapatan Menteri Keuangan Malaysia Lebih Tinggi dari Mahathir

KUALA LUMPUR, iNews.id - Pendapatan Menteri Keuangan Malaysia Lim Guan Eng lebih tinggi dari Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Hal itu terungkap dalam laporan kekayaan para pejabat Malaysia.

Laporan kekayaan para pejabat ini, untuk pertama kalinya, dibuka untuk publik dalam situs komisi anti korupsi Malaysia mulai Kamis (01/11/2018).

Pendapatan Lim per bulan sebesar 86.464.92 ringgit Malaysia atau Rp309 juta, atau sekitar Rp36,7 juta lebih banyak dari Mahathir.

Adapun pendapatan Mahathir berada di tempat keempat, di bawah Menteri Tenaga Kerja Baru Bian dan Menteri Perdagangan Saifuddin Nasution Ismail.

Dilaporkan situs Malaysiakini, pendapatan yang tertera di situs badan antikorupsi Malaysia (Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia), menurut wakil komisioner Shamsun Baharin Mohd Jamil, bukan hanya dari gaji namun juga pendapatan dari sumber lain.

Berdasarkan situs badan anti-korupsi Malaysia ini, baru sekitar 80 persen menteri dan para pejabat terkait yang melaporkan kekayaan mereka, sebagai bagian dari janji pemerintahan baru, Pakatan Harapan, untuk membasmi korupsi.

Dalam pemerintahan sebelumnya, selama 61 tahun, laporan kekayaan hanya diajukan oleh menteri kabinet dan juga perdana menteri kepada badan antikorupsi secara tertutup.

Namun, upaya badan antikorupsi ini mengundang reaksi berbeda karena situs hanya membuat pendapatan bulanan para pejabat dan tidak mencakup semua aset seperti yang dijanjikan.

Salah satu lembaga swadaya masyarakat di Malaysia, Centre to Combat Corruption and Croynism (C4), selama beberapa tahun mengkampanyekan agar para pejabat publik mendeklarasikan aset mereka.

Direktur C4 Cynthia Gabriel menyatakan rasa kecewa dan marah atas situs itu.

"Kami kecewa karena tampaknya kerajaan (pemerintah) Pakatan Harapan tidak serius memenuhi tanggung jawab dan janji kepada rakyat bahwa mereka akan melaporkan aset sebelum periode masa kerja dimulai," kata Cynthia, kepada BBC.

Deklarasi aset, kata Cynthia, harus mencakup tabungan, properti, dan termasuk tas tangan mewah serta perhiasan milik keluarga dekat.

Melalui situs itu, badan antikorupsi menyatakan rincian lengkap dari aset akan diterbitkan setelah "masalah teknis" diselesaikan. Namun Cynthia menyebut alasan itu sulit diterima.

Dia mengatakan deklarasi aset merupakan alat anti korupsi untuk meyakinkan publik bahwa dana mereka tak digunakan untuk memperkaya para pejabat, khususnya mereka yang menduduki jabatan politik.

Deklarasi kekayaan secara reguler dapat mencegah kasus korupsi seperti 1MDB, kasus yang menjerat mantan PM Malaysia Najib Razak.

Najib dan istrinya, Rosmah Mansor, mengejutkan Malaysia saat polisi menyita aset dari enam rumah milik Najib setelah dia ditahan karena dituduh korupsi sebesar 273 juta dolar AS atau sekitar Rp4.143 triliun.

Namun Najib berulang kali menyatakan tak bersalah dan menyebut dana dari aset yang disita bukanlah dari proyek 1MDB, melanikan hadiah dari pemerintah Saudi.

Saat ini Najib dan istrinya tengah diadili atas dakwaan korupsi menyangkut dana dari 1MDB.

Aktivis yang mengkampanyekan keterbukaan data, Kuek Ser Kuang Keng, menyatakan situs badan antikorupsi masih kurang informasi penting. Namun dia menyatakan informasi itu berguna.

"Misalnya jika para pejabat membeli aset baru seperti rumah mewah, maka akan sulit untuk membandingkan mereka mampu membeli dengan pendapatan bulanan seperti ini," kata Kuek Ser.

Kuek merasa khawatir badan antikorupsi tidak mengungkapkan semua data yang mereka peroleh dari para pejabat karena "isu politik."

"Yang mengkhawatirkan saya adalah mereka (badan antikorupsi) tidak punya komitmen, tidak ada keinginan politik untuk memaparkan laporan yang lengkap. Itu yang saya khawatir. Saya harap masalah teknis dan bukan masalah politik."

Ketua badan anti korupsi, Shukri Abdull, sendiri menyatakan kepada surat kabar Malaysia, The Star, bahwa mereka menunggu persetujuan dari para menteri untuk merinci aset mereka.

"Saat ini, kami menunggu keputusan kabinet untuk menerbitkan aset para menteri," kata Shukri.

Kepada kantor berita Bernama, Shukri mengingatkan para pejabat bahwa mereka yang tak melaporkan kekayaan akan dianggap melakukan kejahatan.

Editor : Nathania Riris Michico

Let's block ads! (Why?)

from iNews.id | Inspiring & Informative kalo berita nya gak lengkap buka link disamping https://ift.tt/2zBNzm3