JAKARTA, iNews.id - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengkritik kebijakan relaksasi daftar negatif investasi (DNI) dalam Paket Kebijakan Ekonomi ke-16. Meski harus diakui, tujuan kebijakan ini untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.
Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi memang penting. Namun, akan percuma jika harus mengorbankan usaha kecil mikro dan menengah (UMKM). Pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan menjadi jauh lebih penting.
"Tingginya pertumbuhan ekonomi nasional itu yang jadi keinginan pemerintah, itu memang penting tapi bagi saya itu saja tidak cukup. Kalau pertumbuhan hanya dikuasai oleh sekelompok orang untuk apa?" ujarnya di Menteng, Jakarta, Jumat (23/11/2018).
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi yang sehat justru jalur masuknya melalui UMKM atau pengusaha yang berpusat di pedesaan. Pasalnya, pelaku bisnis ini berasal dari kalangan pendidikan rendah yang memulai bisnisnya sendiri.
"Bayangkan jika ini dibuka lalu investor asing masuk apa tidak jadi bencana?" kata dia.
Oleh karenanya, dia yakin pemerintah akan tetap melindungi sektor UMKM dengan mengevaluasi kebijakan relaksasi DNI ini. Meskipun hanya bisnis kecil-kecilan, namun sektor UMKM mampu berkontribusi sebanyak 85 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Setelah komunikasi dan saya apresiasi ke Menko dan menteri lainnya, mereka juga terbuka dengan kami. Dengan komunikasi lebih insentif maka insya Allah untuk UMKM tetap jadi bagian terpenting yang akan pemerintah lindungi," ucapnya.
Dia melanjutkan, kebijakan ini saat ini masih belum disetujui oleh pemerintah. Rencananya 26 November mendatang Peraturan Presiden terkait kebijakan relaksasi DNI baru akan diteken.
"Kita berdoa dengan komuniaksi itu insya Allah akan memberikan informasi yang positif untuk UMKM agar hal tersebut dilakukan peninjauan dan evaluasi," tuturnya.
Dalam relaksasi DNI tersebut, ada 54 bidang usaha yang akan direlaksasi atau dibuka untuk investor asing. Termasuk beberapa bidang usaha yang sebelumnya mewajibkan kemitraan dengan UMKM atau koperasi.
Oleh karenanya, menurut dia, kebijakan ini membuat pelaku UMKM diadu dengan pelaku bisnis asing. Padahal, kemampuan keduanya sangat jauh berbeda sehingga dapat membuat UMKM tidak dapat bertahan.
"Apa pun cerita dibalik itu, kami minta untuk segera dilakukan evaluasi dengan harapan agar paket kebaijakan 16 khusus untuk DNI untuk belum disahkan. Ini penting agar menjadi bahan evaluasi," ujarnya.
Editor : Ranto Rajagukguk
from iNews.id | Inspiring & Informative kalo berita nya gak lengkap buka link disamping https://ift.tt/2DTZvDV
No comments:
Post a Comment