Kurangi Tekanan Fiskal, Sri Mulyani Dorong Infrastruktur Tanpa APBN

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur tidak lagi bergantung pada APBN sehingga tekanan fiskal bisa berkurang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah telah mengembangkan sejumlah skema pembiayaan proyek infrastruktur di luar APBN. Beberapa skema tersebut antara lain kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan skema pembiayaan campuran (blended finance) selain skema yang sudah ada yakni penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN>

”Salah satu tujuan yang ingin dicapai dari implementasi skema pembiayaan yang inovatif dan kreatif adalah untuk mencapai target pembangunan, namun tetap menjaga agar APBN tetap sehat dan akuntabel," kata Menkeu melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (8/10/2018).

BACA JUGA:

Kata Menkeu soal RI Cari Utang dengan Jadi Tuan Rumah Pertemuan IMF-WB

SBY Harap Pertemuan IMF-WB 2018 di Bali Bermanfaat bagi Rakyat

Dia menilai, beberapa proyek yang akan menggunakan skema yang inovatif dan kreatif ini yaitu dua proyek di bawah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI/Eximbank) yaitu fasilitas pembiayaan ekspor untuk UKM kepada PT Gema Ista Raya dan dukungan keuangan untuk bisnis PT Wijaya Karya Tbk di Afrika lewat skema National Interest Account (NIA).

Selain itu, ada pula satu proyek di bawah PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) yaitu Toll JORR III Cikunir - Ulujami yang dikerjakan oleh konsorsium terdiri dari PT Nusantara Infrastructure Tbk, PT Acset Indonesia Tbk, dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan APBN karena belanja untuk membangun tol saja sudah mencapai Rp360 triliun. Padahal, masih banyak infrastruktur lain yang perlu dibangun.

"Dengan pembiayaan alternatif, kita bisa mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program yang dicanangkan bersama," katanya.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara menilai, skema pembiayaan seperti KPBU memiliki sejumlah keunggulan, terutama soal transparansi dan akuntabilitas dengan risiko yang terukur.

“Dengan KPBU kita bisa mengakses the best talent available dan bisa memperkaya produk-produk keuangan kita.” ucapnya.

Pada tahun 2019, pemerintah menargetkan, sejumlah proyek yang akan dibiayai dengan skema KPBU khususnya dengan fasilitas availibility payment senilai Rp9,38 triliun.

Selain itu, pemerintah juga baru saja meresmikan instrumen keuangan dengan skema blended finance yang diberi nama SDG Indonesia One. Platform tersebut menyasar berbagai pihak mulai dari filantropis hingga asuransi dengan target awal sebesar 2,3 miliar dolar AS.

Editor : Rahmat Fiansyah

Let's block ads! (Why?)

from iNews.id | Inspiring & Informative kalo berita nya gak lengkap buka link disamping https://ift.tt/2CzbXby