20 Tahun Jadi Debat Publik, Pembalut di Australia Akhirnya Bebas Pajak

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah Australia akhirnya memutuskan untuk menghapus pajak pembalut wanita atau yang dikenal dengan sebutan tampon tax.

Dilansir AFP, pembalut bersama dengan produk kesehatan perempuan dikenakan pajak saat penyusunan aturan pajak pertambahan nilai (PPN) di Australia pada 2000. Saat itu, produk kesehatan seperti kondom dan krim pemutih dibebaskan pajak, tapi tidak bagi pembalut.

Sejak saat itu, tampon tax memicu kritik dari kelompok feminis karena dianggap seksis. Pendapatan dari tampon tax juga selalu menimbulkan perselisihan antara pemerintah pusat dan negara bagian di Australia.

Menteri Kesehatan Australia pada 2000, Michael Wooldridge mengatakan, produk pembalut perempuan tidak dikecualikan dari pajak karena tidak mencegah penyakit.

"Sebagai seorang laki-laki, saya ingin krim pencukur kumis dikecualikan (pajak), tapi saya tidak mau," kata Wooldridge kala itu.

Namun, sekelompok aktivis mengecam dan terus mendorong pembebasan pajak pembalut lewat kampanye "hentikan pajak untuk menstruasi saya!". Bahkan, ada sekelompok aktivis yang menamai diri mereka "menstrual avengers".

Perdebatan ini akhirnya berakhir setelah pejabat pusat dan negara bagian sepakat untuk menghapus tampon tax pada Januari 2019. Seluruhnya sepakat dengan suara bulat untuk tidak lagi menerima pendapatan sekitar 30 juta dolar Australia setiap tahunnya dari tampon tax.

"Kita telah mengalami sejarah yang panjang dan menyiksa dalam aturan PPN yang berlaku untuk pembalut dan produk kesehatan perempuan," kata Kelly O'Dwyer, Menteri Pekerjaan dan Hubungan Industrial sekaligus Menteri untuk Perempuan, dikutip Rabu (3/10/2018).

Menariknya, penghapusan tampon tax terjadi pada masa pemerintahan Perdana Menteri Scott Morrison yang berasal dari Partai Liberal. Pasalnya, selama ini ide penghapusan tampon tax disuarakan Partai Buruh.

Meski dari partai yang berhaluan konservatif, Morrison tampaknya tidak selalu mengikuti keinginan partai. Sebelumnya, dia menolak permintaan Partai Liberal untuk menerapkan kuota perempuan dalam pemilu berikutnya.

Saat ini, anggota parlemen dari Partai Liberal mencapai 20 persen, masih lebih sedikit dibandingkan Partai Buruh yang porsinya mencapai 45 persen.

Editor : Rahmat Fiansyah

Let's block ads! (Why?)

from iNews.id | Inspiring & Informative kalo berita nya gak lengkap buka link disamping https://ift.tt/2IAyWmY