Menkeu Sebut Ekonomi RI Tahun Depan Diadang Ketidakpastian Global

JAKARTA,  iNews.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menjelaskan sejumlah asumsi makro ekonomi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019. Dalam penyampaian asumsi makro ini, Sri Mulyani bersikukuh mempertahankan asumsi yang pernah disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada agenda Nota Keuangan 16 Agustus 2018.

"Kami masih tidak mengubah karena ini disampaikan di nota keuangan, meskipun kami menyampaikan growth (pertumbuhan ekonomi) 5,3 persen ini tentu menghadapi downside risk seperti yang disampaikan sebelumnya," ujar Sri Mulyani saat rapat kerja (raker) bersama Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (10/9/2018).

Dia menjabarkan, gejolak global masih mengganggu stabilitas perekonomian Indonesia. Hal ini disebabkan kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menginginkan sektor manufaktur kembali ke negaranya. Kemudian perang dagang AS-China yang masih berlanjut, serta kebijakan Bank Sentral AS yang akan menaikan suku bunganya sebanyak dua kali lagi dalam tahun ini turut memberi sentimen negatif terhadap ekonomi negara berkembang, termasuk Indonesia

"Tahun 2019, kita masih diadangkan oleh kondisi perekonomian global yaitu kenaikan suku bunga acuan, trade war, dan pertumbuhan global ekonomi yang mungkin akan alami revisi karena adanya downside risk," katanya.

Selain itu, tahun 2019, Indonesia bakal menghadapi euforia tahun politik di mana digelar pemilihan presiden (pilpres). Dengan kondisi tahun politik, maka akan memengaruhi iklim investasi karena para investor akan lebih memilih bersikap wait and see.

"Karena juga tahun 2019 dipersepsikan sebagai tahun politik, mungkin juga akan menimbulkan adanya dinamika dari persepsi para pelaku ekonomi," ucapnya

Dari kejadian yang disampaikan, Bendahara Keuangan Negara ini di tahun depan akan lebih memfokuskan pada stabilisasi dibandingkan optimalisasi alokasi dana APBN.

"Namun, dari koalisi pemerintah, karena kita melihat adanya situasi dinamika yang dilihat meningkat pada semester II, kebijakan fiskal pemerintah akan lebih mementingkan fungsi stabilisasi dibandingkan fungsi alokasi dan distribusi," ujarnya.

Untuk 2019, sesuai dengan nota keuangan, pemerintah masih mempertahankan asumsi pertumbuhan ekonomi di 5,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, untuk asumsi ekspor dan impor, dia mengakui ada sedikit penurunan.

Oleh sebab itu, pemerintah selama setahun ke depan tetap fokus pada perbaikan defisit transaksi berjalan (current account defisit/CAD) dan neraca perdagangan.

"Kami menggunakan growth 5,3 persen, dengan komposisi agregat demand adalah konsumsi rumah tangga diperkirakan akan tumbuh di atas 5 persen yaitu 5,1 persen. Konsumsi pemerintah di 5,4 persen, PNBP atau investasi akan tetap tumbuh momentum di 7 persen, ekspor di 6,3 persen sedikit lebih melemah dari 2017, sedangkan impor 7,1 persen juga lebih melemah," ujarnya.

Editor : Ranto Rajagukguk

Let's block ads! (Why?)

from iNews.id | Inspiring & Informative kalo berita nya gak lengkap buka link disamping https://ift.tt/2Qg7nmd