Koalisi Prabowo Tanggapi Santai Isu Gubernur Demokrat Dukung Jokowi

JAKARTA, iNews.id – Belakangan ini, sejumlah gubernur asal Partai Demokrat diketahui mengarahkan dukungan mereka kepada pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Koalisi parpol pengusung pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno (Prabowo–Sandi) pun menanggapi dengan santai isu ketidaksolidan di tubuh partai berlambang bintang mercy itu.

“Apa yang terjadi di Demokrat adalah realitas politik dalam setiap event demokrasi, seperti pilkada maupun pilpres,” kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, di Rumah Pemenangan PAN, Jalan Daksa, Jakarta, Senin (10/9/2018) malam.

Dia mengatakan, adanya sejumlah gubernur asal Demokrat yang mendukung pasangan Jokowi–Ma'ruf di Pilpres 2019 itu merupakan persoalan rumah tangga partai yang bersangkutan. Muzani meyakini setiap parpol pasti punya cara sendiri dalam menanggapi persoalan internal mereka.

“Setiap pemilihan bupati, wali kota, dan gubernur, tidak ada satu partai pun yang solid mendukung bupati atau wali kotanya yang direkomendasikan. Itu karena selalu ada pembelahan-pembelahan,” ujar Muzani.

Dia menilai kondisi semacam itu sebagai realitas politik yang lumrah. Menurut Muzani, kondisi itu sama saja seperti pendukung koalisi Jokowi–Ma'ruf yang menyeberang dan mengalihkan dukungan mereka kepada Prabowo–Sandiaga. Kendati demikian, dia enggan mengungkap siapa saja orang-orang di koalisi Jokowi–Ma’ruf  yang telah mengalihkan dukungan kepada Prabowo–Sandi itu.

BACA JUGA:

Jusuf Kalla Tegaskan Gubernur Tak Boleh Dukung Capres Cawapres

Serangan Balik, Priyo Sebut Ada Pendukung Jokowi Bakal Gabung Prabowo

Partai Demokrat Papua Beri Dukungan, Ma'ruf Amin: Alhamdulillah

Sementara, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan, partainya tidak ingin mencampuri urusan internal Demokrat. Namun, dia menyebut kondisi yang nyaris mirip sebenarnya juga terjadi di internal PAN.

Dia menjelaskan, ada kepala daerah asal PAN yang tidak mau menunjukkan keberpihakannya secara nyata kepada pasangan Prabowo–Sandiaga karena ingin menjaga integritas sebagai pejabat negara. Kader PAN tersebut, kata Eddy, sadar bahwa seorang kepala daerah sudah seharusnya bersikap netral.

“Mereka sebagai kepala daerah harus netral dan punya kewajiban kepada warga untuk menjaga kondusivitas agar tidak terjadi perpecahan dan pemilu berjalan lancar serta adil. Mereka sebagai kepala daerah menjunjung tinggi prinsip tersebut, itu kami pahami,” ujarnya.

Eddy mencontohkan, Wali Kota Bogor Bima Arya yang notabene kader PAN sebelumnya telah menyampaikan bahwa sebagai kepala daerah dia memiliki kewajiban kepada warga Bogor untuk tidak berpihak. Sebagai wali kota, dia harus mementingkan kepentingan warga di atas kepentingan politik lainnya.

Sikap Bima Arya itu, menurut Eddy, merupakan bentuk keteladanan kepala daerah untuk tidak berpihak dalam kontestasi demokrasi. “PAN, Gerindra, Demokrat, PKS, dan Partai Berkarya kompak dalam memenangkan Prabowo–Sandiaga. Kalau di arus bawah ada dinamika, jangankan di pilpres, di pilkada saja belum tentu semua cocok 100 persen,” ucap Eddy.

Editor : Ahmad Islamy Jamil

Let's block ads! (Why?)

from iNews.id | Inspiring & Informative kalo berita nya gak lengkap buka link disamping https://ift.tt/2CMue66