Iklan Kinerja Jokowi di Bioskop Bentuk Transparansi Penggunaan APBN

JAKARTA, iNews.id - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin Arya Sinulingga menilai, iklan pembangunan waduk yang menampilkan Jokowi di bioskop merupakan cara transparansi pemerintah dalam menggunakan anggaran.

"Jadi begini, Pak jokowi itu dari pemerintah yang beriklan mengenai kemajuan apa yang dicapai selama pemerintahan Pak Jokowi. Justru itulah sosialisasi apa yang dikerjakan, bahkan saya melihatnya itu bagian dari audit publik yang bisa melihat penggunaan anggaran APBN, apa saja yang digunakan,” kata Arya di Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Dia berpendapat, tayangan iklan itu merupakan cara pemerintah menyosialisasikan program yang sedang dibangun. Upaya publikasi itu merupakan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.

“Justru ketika pemerintah berani menyosialisasikan program yang telah dikerjakan, itu yang benar, itu transparansi, itu sangat transparansi,” ujar dia.

BACA JUGA: Polemik Iklan Jokowi di Bioskop, PKB: Tidak Perlu Dipermasalahkan

Menurut Arya, dengan transparansi pemerintah, masyarakat bisa mengontrol, sejauh mana program pemerintah yang telah dicapai maupun yang belum.

“Ini justru pertanggungjawaban kepada publik penggunaan anggaran itu seperti ini loh, pembuatan kebijakan itu seperti ini loh hasilnya. Jadi itu bentuknya di iklan kan. Kita harus menghargai juga ada pihak komersial dari pihak pemegang hak media,” ucap Arya.

Dia mengatakan, ada berbagai macam cara untuk beriklan. Tak hanya lewat media video, tapi juga bisa konferensi pers, seminar, pemberitaan. Konteks yang disosialisasikan sama, yakni menyampaikan kepada masyarakat terkait apa saja yang sudah dilakukan pemerintah.

“Justru yang kita bingung adalah pemerintah tidak berani menyosialisasikan apa yang telah dikerjakan, itu baru kita pertanyakan,” ujar dia.

Menurut dia, DPR pasti mengetahui soal adanya sosialiasi pemerintah dalam bentuk iklan. Bahkan, kata dia, DPR juga kerap melakukan sosialisasi dengan beriklan.

“Semua lembaga pasti ada namanya sosialisasi, dan ada yang beriklan. DPR beriklan, semua beriklan, MPR buat iklan, dan lembaga-lembaga pemerintahan buat iklan. KPK saja buat iklan. Jadi bukan sesuatu yang tabu untuk ikan tersebut dan sudah ada anggaran,” tutur Arya.

Editor : Khoiril Tri Hatnanto

Let's block ads! (Why?)

from iNews.id | Inspiring & Informative kalo berita nya gak lengkap buka link disamping https://ift.tt/2xcC5nD