Tiket Pesawat Mahal Hambat Pengembangan Sektor Pariwisata

JAKARTA, iNews.id - Harga tiket pesawat hingga kini masih mahal meskipun harga bahan bakar avtur sudah diturunkan. Kuat dugaan, ada praktik kartel yang dilakukan maskapai penerbangan nasional sehingga membuat harga tiket pesawat tak kunjung turun dan menimbulkan keresahan di publik.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah meminta pemerintah turun tangan dan menyelidiki dari hulu hingga hilir penyebab harga tiket tetap bertahan tinggi meski masuk momen permintaan rendah (low season). Kondisi ini diperkirakan bisa memengaruhi upaya pemerintah yang tengah menggenjot pariwisata sebagai salah satu kontributor penggerak perekonomian.

Bahkan, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menargetkan sumbangan devisa dari sektor pariwisata tahun ini bisa mencapai 17,6 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Karena itu, dia menyarankan pemerintah untuk mendorong maskapai penerbangan memperbaiki pengelolaan layanannya.

“(Pemerintah harus mendorong) penciptaan environment yang memungkinkan industri penerbangan menjadi lebih efisien," ujar Pieter di Jakarta, Selasa (26/3/2019).

Menurut dia, penetapan harga tiket pesawat yang mahal justru akan merugikan maskapai penerbangan. Pasalnya, tingkat okupansi pesawat juga akan mengalami penurunan signifikan. Masyarakat akan memanfaatkan transportasi lain yang lebih murah ketimbang menggunakan pesawat.

Efek domino lainnya akan membuat rute penerbangan yang sudah ada ditiadakan seiring minimnya keberangkatan.

"Banyak jalur penerbangan yang terpaksa tutup karena sepi penumpang," kata Pieter.

Sebagai informasi, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) memulai penelitiannya mengenai indikasi kartel penentuan harga tiket maskapai dan kenaikan harga jasa pengiriman kargo. Saat ini di masyarakat tengah beredar adanya dugaan kartel yang melakukan pengaturan harga terhadap dua poin tersebut.

"Ada dua hal yang sudah ditindaklanjuti. Pertama pelaku usahanya, maskapai, terkait penetapan harga tiket dan kargo. Kedua terkait asosiasi pengiriman. Sudah masuk tahapan penelitian," tutur Anggota Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih.

Editor : Ranto Rajagukguk

Let's block ads! (Why?)

from iNews.id | Inspiring & Informative kalo berita nya gak lengkap buka link disamping https://ift.tt/2FAFe6f