WASHINGTON, iNews.id - Pemerintahan Amerika Serikat (AS) kembali ditutup untuk ketiga kalinya pada 22 Desember 2018. Ini bukan pertama kalinya pemerintahan AS ditutup.
Sebelumnya, pada awal 2018, pemerintah AS juga sempat dinyatakan ditutup. Operasi pengehentian sementara itu lantaran buntunya pembicaraan soal anggaran kebijakan, yang dicetuskan oleh Presiden Donald Trump.
Berikut beberapa momen penutupan pemerintahan AS yang terjadi sejak 2018.
1. Pemerintahan AS ditutup pada Sabtu (20/1/2018) dini hari.
Penutupan terjadi setelah para Senator gagal mencapai kata sepakat soal anggaran. Salah satu penyebab kebuntuan ini adalah tidak adanya kesepahaman antara Partai Republik dengan Demokrat soal imigran.
Seperti diketahui, pemerintahan Trump mengeluarkan kebijakan yang ketat soal imigran. Republik berpandangan imigran yang melanggar hukum akan diberi tindakan keras dan tidak bisa diterima di AS, sedangkan Demokrat tak sependapat.
Namun berhentinya pemerintahan tidak berdampak pada sektor vital. Pelayanan federal dan militer, yang dianggap penting, tetap berlanjut. Kendati demikian, ratusan ribu pegawai tak bisa menerima gaji hingga krisis politik itu selesai.
Sektor yang terdampak akibat ditutupnya pemerintahan AS pada Januari 2018 ialah kementerian pertahanan (Pentagon) serta sektor keamanan dan penjaga perbatasan; pegawai pemerintah di Washington; transportasi yakni Badan Penerbangan Federal (FAA) yang mengontrol arus lalu lintas udara, sektor kesehata, serta sebagian organisasi pemerintahan seperti badan pendapatan, badan keamanan sosial, kementerian perumahan dan pengembangan perkotaan, kementerian pendidikan, kementerian perdagangan, kementerian tenaga kerja, dan badan perlindungan lingkungan.
2. Pemerintahan AS ditutup pada Jumat (9/2/2018) dini hari.
Tak menunggu waktu lama, pemerintahan AS kembali ditutup pada Jumat (9/2/2018) dini hari, setelah Kongres gagal memaksimalkan waktu yang tersisa untuk mengesahkan RUU anggaran pemerintah federal di Gedung Capitol, Washington.
Karena terlambat beberapa jam saja, dampaknya pemerintahan AS kembali tutup.
Penutupan pemerintahan AS kedua di 2018 itu bermula dari penundaan sidang selama beberapa jam, setelah senator Republik Rand Paul, memblokir voting pengesahan RUU anggaran yang menjadi nafas keberlangsungan operasioanal pemerintahan. Dia mengusulkan adanya penambahan batas anggaran.
Sebenarnya sebagian besar senator, baik dari Republik dan Demokrat, sudah menyetujui RUU dengan perolehan 71 melawan 28 suara, namun waktu untuk mengesahkannya sudah habis.
Jika RUU itu lolos di Kongres, maka Presiden Donald Trump tinggal menekennya hingga menjadi UU.
Dengan batalnya pengesahan ini maka pada Jumat pagi waktu setempat, sebagian besar kantor pemerintah federal berhenti beraktivitas sebagaimana yang terjadi pada 20 Januari 2018.
3. Pemerintahan AS ditutup pada Sabtu (22/12/2018) dini hari.
Untuk ketiga kalinya di era Presiden Donald Trump, pemerintahan AS kembali tutup sejak Sabtu, 22 Desember 2018 hingga hari ini. Pemerintahan AS ditutup setelah tak ada kata sepakat antara pemerintah dan kubu oposisi Kongres dari Demokrat soal permintaan dana pembangunan tembok perbatasan Meksiko.
Presiden Donald Trump mendesak anggaran 5 miliar dolar AS untuk membangun tembok perbatasan demi mencegah masuknya imigran ilegal.
Demokrat sebagai oposisi sebelumnya menawarkan 1,3 miliar dolar AS untuk dana keamanan perbatasan. Menurut Demokrat, dinding beton setinggi 10 meter dengan tulang paku baja 10 meter bukan cara yang cerdas untuk menangani imigran ilegal.
Dampak penutupan sebagian operasi pemerintahan ini ialah, sembilan dari 15 departemen federal, yakni pemerintah negara bagian, Departemen Keamanan Dalam Negeri, Departemen Perhubungan, Departemen Pertanian, dan Departemen Kehakiman, ditutup. Pasalnya, dana untuk administrasi sudah habis.
Dampaknya, ratusan ribu karyawan federal harus bekerja tanpa dibayar atau cuti.
Hingga Kamis (3/1/2019), sebagian pemerintahan AS masih belum beroperasi.
Sebelumnya, Trump bertemu dengan anggota parlemen Partai Demokrat pada Rabu (2/1/2019) untuk membahas seputar penutupan pemerintahan serta anggaran pembangunan tembok perbatasan Meksiko.
Namun pertemuan tak menemukan kata sepakat sehingga penutupan pemerintah akan diperpanjang kembali. Trump bersikukuh pengajuan anggaran 5 miliar dolar AS untuk membangun tembok perbatasan harus disetujui Kongres.
Sebelum pertemuan, Trump menegaskan tidak akan mengubah keputusannya. Dia akan bertahan sampai waktu yang tidak ditentukan demi mendapat persetujuan anggaran.
Bisa dipastikan, kebuntuan ini mengakibatkan nasib ratusan ribu pegawai federal tak jelas selama libur Natal dan Tahun Baru, bahkan sampai waktu yang akan datang.
Bahkan, serikat pegawai federal mengajukan gugatan hukum terhadap pemerintah AS karena mengharuskan pegawai-pegawai esensial untuk tetap bekerja tanpa dibayar.
The American Federation of Government Employees (AFGE) menuduh Pemerintah AS melanggar UU Standar Perburuhan yang Adil dengan memaksa pegawai yang dinilai penting untuk bekerja tanpa dibayar.
Sekitar seperempat badan-badan dan operasi pemerintah dihentikan sejak 22 Desember lalu, termasuk lembaga pemasyarakatan, Badan Penegak Imigrasi dan Bea Cukai (ICE), dan badan-badan keamanan transportasi. Namun sebagian pegawainya tetap diharuskan bekerja.
Diperkirakan ada sekitar 380.000 pegawai federal yang dirumahkan dan 420.000 pegawai federal yang tetap harus bekerja tanpa dibayar.
Editor : Nathania Riris Michico
from iNews.id | Inspiring & Informative kalo berita nya gak lengkap buka link disamping http://bit.ly/2TneNVu
No comments:
Post a Comment