JAKARTA, iNews.id – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai penting bagi pemimpin bangsa ini memiliki pengetahuan lebih tentang penanganan bencana. Hal itu tidak lepas dari letak geografis Indonesia yang rentan terjadi bencana alam karena berada di zona ring of fire.
Fahri pun menyarankan debat calon presiden dan calon wakil presiden yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memasukan materi terkait dengan pandangan masing-masing paslon tentang penanganan bencana.
“Capres harus punya proposal yang memadai untuk menghadapi bencana ini dan harus menjadi bahan perdebatan bagi para capres,” kata Fahri dalam keterangannya, Rabu (26/12/2018).
Dia menilai, langkah konkret menghadapi bencana alam tidak bisa dianggap remeh atau sekadar janji kampanye. Namun, harus dipenuhi untuk menjamin keselamatan bangsa Indonesia.
BACA JUGA: Korban Tsunami Banten, Rombongan RSUD Tarakan Meninggal Jadi 27 Orang
Hal itu, kata Fahri, sudah menjadi amanah dari pembukaan UUD 1945 dengan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
“Menempatkan teknologi pemantauan dan mitigasi bencana di Indonesia adalah sesuatu yang sangat mutlak dan darurat. Itu pertama yang saya katakan sebagai pandangan terakhir tentang bagaimana cara mengatasi bencana," ujar dia.
Fahri menyoroti sistem mitigasi bencana dan peralatan peringatan dini tsunami yang dimiliki Indonesia. Menurut dia, kemungkinan peralatan yang dimiliki Indonesia, teknologinya sudah tidak mampu memantau secara menyeluruh karena letaknya yang terputus-putus.
“Dari hampir 200 pusat pemantauan, saya mendengar hanya 50 lebih yang masih aktif, yang lain itu sudah tidak aktif lagi. Padahal, sebenarnya tema mitigasi bencana itu harus menguat sebelum terjadinya peristiwa itu sendiri,” ucap dia.
Fahri mengatakan, pentingnya pemahaman mitigasi bencana di Indonesia cukup beralasan. Sejumlah bencana alam besar telah menerpa Indonesia sepanjang 2018, seperti gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Agustus, gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah pada September, dan bencana tsunami di Selat Sunda yang menerjang Banten dan Lampung, Sabtu (22/12/2018).
Dia berpendapat, cukup aneh apabila bencana terjadi berturut-turut dan begitu besar tetapi tidak ada peringatan dini kepada masyarakat. Fahri menilai hal itu merupakan bagian dari kelalaian instansi dalam melakukan mitigasi.
“Seharusnya ada lembaga yang bertanggung jawab dan ada orang yang harusnya dihukum karena kegagalan dalam melakukan tugas mitigasi dan sistem peringatan dini,” ujar Fahri.
Editor : Khoiril Tri Hatnanto
from iNews.id | Inspiring & Informative kalo berita nya gak lengkap buka link disamping http://bit.ly/2AdxqE7
No comments:
Post a Comment