JAKARTA, iNews.id - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengeluhkan anggaran yang didapat institusinya pada 2019 yang hanya sebesar Rp610 miliar. Angka ini turun sebanyak Rp90 miliar dari tahun 2018 yang sebesar Rp700 miliar.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan, angka yang disebutkan oleh BNPB hanya sebatas anggaran rutin saja.
"Anggaran itu bukan hanya rutin saja, anggaran yang di omongin BNPB itu seolah hanya anggaran rutin," kata Askolani di Jakarta, Senin (31/12/2018).
Anggaran rutin yang dimaksud Askolani sejatinya belum memasukkan anggaran bencana, melainkan hanya digunakan sebagai anggaran operasional, belanja barang, pegawai, dan lainnya. Dia menekankan, bahwa anggaran rutin bukanlah sumber pendanaan utama yang digunakan untuk menanggulangi bencana.
"Yang lebih masif itu yang recon, itu yang menambah pagunya BNPB," ujar Askolani.
Menurut dia, apabila lembaga tersebut membutuhkan dana untuk menanggulangi bencana, maka BNPB dapat mengajukan anggaran langsung ke Kemenkeu. Hal ini biasa disebut dengan anggaran siap pakai, yang berasal dari Bendahara Umum Negara (BUN).
Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho sebelumnya mengeluhkan anggaran yang diterima lembaganya selalu mengalami penurunan setiap tahun. Hal ini kemudian diklaim dapat menghambat proses penanggulangan bencana.
"Anggaran BNPB terus menurun. Di satu sisi ancaman bencana meningkat tetapi anggaran bencana menurun. Tahun 2019 hanya mendapat Rp610 miliar, turun Rp90 miliar dibandin tahun ini, Rp700 miliar," tutur Sutopo.
Sutopo memaparkan, idealnya alokasi anggaran untuk BNPB sekitar 1 persen dari jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menjelaskan BNPB telah mengalkulasi dan mengajukan pagu anggaran setiap tahunnya.
Hanya saja, nilai realisasi dari Kemenkeu berbeda dari yang diajukan. Di banyak daerah, anggaran mitigasi juga sangat kecil, yaitu sebesar 0,002 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Padahal, idealnya, anggaran mitigasi bencana untuk daerah bisa mencapai 1 persen dari APBD.
"Untuk tsunami perlu melanjutkan program peringataan masterplan yang dulu pernah dilakukan 2012 kemudian berhenti karena tidak ada dukungan dana. Demikian juga kita perlu masterplan penanganan banjir, erupsi, longsor," ujar Sutopo.
Editor : Ranto Rajagukguk
from iNews.id | Inspiring & Informative kalo berita nya gak lengkap buka link disamping http://bit.ly/2TlQRC1
No comments:
Post a Comment