JAKARTA, iNews.id – Indonesia tengah mengalami penumpukan regulasi. Hingga kini peraturan di Indonesia mencapai 42.000 buah.
“Peraturan di Indonesia ini terlalu banyak bisa disebut kita mengalami obesitas regulasi dari tingkat pusat hingga daerah,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat seminar bertajuk Menuju Peraturan Perundang-undangan yang Efektif dan Efisien di Jakarta, Rabu (28/11/2018).
Menurut dia, persoalan regulasi yang terlalu gemuk ini menimbulkan banyak permasalahan karena kerap tumpang tindih anatara peraturan satu dengan lainnya.
“Persoalan peraturan perundang-undangan ini membuat bangsa kita tidak bisa berlari dengan kencang, membatasi keluwesan pemerintah dan menghambat pembangunan nasional,” ucap Pramono.
BACA JUGA: Pemprov DKI Kucurkan Dana Bantuan Partai Politik Sebesar Rp10,6 Miliar
Dia menuturkan, tidak sedikit regulasi-regulasi yang tumpeng tindih tersebut kurang berkualitas hingga kerap diuji di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. “Menteri Dalam Negeri (Tjahjo Kumolo) bahkan pernah membatalkan Peraturan Daerah sebelum itu diuji,” ujar dia.
Pramono menyebutkan, berdasarkan Indeks Kualitas Regulasi Dunia dari The Global Economy, Indonesia menempati posisi ke 93 dari 103 negara. Terkait hal ini, dia mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah melakukan beberapa langkah untuk mengatasi persoalan regulasi.
"Tentu regulasinya harus dievaluasi, dilakukan sinkronisasi, dan harmonisasi,” kata Pramono.
Editor : Khoiril Tri Hatnanto
from iNews.id | Inspiring & Informative kalo berita nya gak lengkap buka link disamping https://ift.tt/2DNcKFO
No comments:
Post a Comment