Tumbuh 10 Persen, Belanja Negara hingga September Rp1.512 Triliun

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah melaporkan belanja negara hingga akhir September 2018 mencapai Rp1.512,55 triliun atau sudah terealisasi 68,1 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 Rp2.220,7 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, dibanding periode yang sama tahun lalu, belanja tersebut tumbuh 10 persen dari Rp1.375 triliun. "Kalau dibanding tahun lalu kita belanjakan Rp1.375 triliun, maka growth-nya adalah 10 persen dari tahun lalu. Jauh lebih tinggi dari tahun lalu dua kali lipat dibanding tahun lalu yang pertumbuhannya hanya 5,3 persen," katanya di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Sri Mulyani memaparkan, total belanja tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp938,78 triliun atau tumbuh sekitar 16,1 persen. Jumlah tersebut terdiri dari belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) Rp511,5 triliun dan belanja non-KL Rp427,3 triliun. 

"Kinerja realisasi BPP tersebut menunjukkan perbaikan dibandingkan realisasi pada periode yang sama pada tahun 2017. Hal tersebut dipengaruhi antara lain oleh kemajuan implementasi program-program yang dilaksanakan oleh K/L, dan pencairan dana cadangan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta penanggulangan pasca bencana alam di Lombok," kata Sri Mulyani.

Sementara transfer ke daerah, kata dia, realisasinya hingga akhir September 2018 masih relatif rendah yaitu sekitar Rp573,8 triliun dibanding tahun lalu yang sebesar Rp566,6 triliun. "Jadi tumbuhnya hanya 1,3 persen," ujarnya.

Lebih lanjut, dia menambahkan, [emerintah tetap menggunakan sumber dana dari APBN untuk tanggap darurat bencana dan rehabilitasi serta rekonstruksi. "Saat ini pemerintah tengah melakukan assessment mengenai kerusakan akibat bencana di Lombok dan Sulawesi Tengah, dengan tujuan agar perencanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi serta kebutuhan pembiayaannya dapat disusun dengan tepat dan akurat," tutur bendahara keuangan negara ini.

Pemerintah juga mengapresiasi donasi dari negara-negara lain, organisasi, individu maupun lembaga donor atas perhatian, bantuan, dan dukungan dalam upaya penanganan bencana. Bantuan yang diberikan tersebut sifatnya sebagai pelengkap dan bersifat siaga untuk mendukung APBN.

"Dana dari bantuan tersebut akan dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme APBN, karena pemerintah sangat menghormati mekanisme ini yang telah disusun bersama dengan DPR," ucapnya.

Editor : Ranto Rajagukguk

Let's block ads! (Why?)

from iNews.id | Inspiring & Informative kalo berita nya gak lengkap buka link disamping https://ift.tt/2AeJZiU